Komunitas Hijra Bangladesh
Sumber: ucanews.com

Suarakita.org- Komunitas Transjender Bangladesh sekarang bisa menyebut diri mereka sendiri sebagai  jender ketiga dan terpisah setelah  sidang Kabinet pada Senin menyetujui sebuah perundang-undangan yang secara resmi mengakui status mereka.

Kemajuan ini akan menyediakan hak-hak dasar bagi ribuan transjender di seluruh negeri  termasuk hak pendidikan dan perumahan,  kata seorang Pejabat Pemerintah.

“Dari sekarang, mereka bisa memakai kata Hijra sebagai jender ketiga, keduanya dalam bahasa Bangla dan Inggris, di manapun  diperlukan, termasuk pendaftaran paspor,” Sekretaris Kabinet, Mosharaf Hossain mengatakan pada Reporter di Dhaka.  “Hijra (waria) adalah salah satu kelompok yang sangat termarjinalkan di negara ini dan Pemerintah  ingin mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap mereka,” kata beliau.

Kementerian Pelayanan Sosial mengatakan ada sekitar 10.000 transjender di seluruh Bangladesh. Tetapi, perhitungan tidak resmi  menyebutkan angka 150.000.

Pengakuan resmi   memegang peranan penting  untuk komunitas hijra di Bangladesh, karena kelompok  konservatif muslim, yang mana merupakan mayoritas di negara tersebut,  secara umum masih memandang rendah kelompok transjender atau hanya memandang mereka sebagai lelucon.

Selama bertahun-tahun, kelompok hijra yang telah dirampas perannya dalam kehidupan sosial, memaksa mereka  menjadi penari eksotik atau pekerja seks  untuk menyambung hidup.

Beberapa menerima santunan sebesar 300 taka (40.000 rupiah) dari pemerintah, sementara mayoritas hijra yang lain   mejalani kehidupan ganda untuk menghindar dari pemboikotan publik.

Setelah kampanye yang dilakukan oleh Aktivis Hak Asasi Manusia,  pemerintah memberikan  hak suara kepada kelompok hijra pada 2008.  Namun, masalah identifikasi jender yang dibutuhkan  penduduk Bangladesh untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan manfaat lainnya  menolak mereka.

Pengakuan pemerintah akan mengubah kehidupan hijra selamanya, kata Boby  Hijra, Direktur dari Sushtho Jibon (Hidup Sehat), sebuah organisasi kesejahteraan yang telah bekerja  untuk komunitas transjender  selama lebih dari dua dekade.

“Selama bertahun tahun, kelompok hijra tidak diakui oleh masyarakat, bahkan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Hak-hak mereka untuk hidup sebagai manusia  ditolak” katanya. “Kami harap pengakuan pemerintah akan membantu Kami hidup layak dalam kehidupan sosial dan mengubah prilaku mayoritas yang tidak menganggap Kami sebagai manusia” sambungnya. (Gusti Bayu)

Sumber :  UCANEWS