1 February 2023
  • Sitemap
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • youtube
  • twitter
  • facebook

SuaraKita

  • Beranda
  • Berita
    • Nasional
    • Internasional
    • Liputan
    • Siaran Pers
  • Event
  • Cerita
  • Opini
  • Sastra
    • Cerpen
    • Puisi
  • Foto
  • Video
  • Referensi
    • Buku
    • Film
    • OV Zine
You Are Here: Home » Berita » Nasional » Kualitas Pelanggaran HAM di DIY Cenderung Mencemaskan

Kualitas Pelanggaran HAM di DIY Cenderung Mencemaskan

Posted by :Alumni SK Posted date : 4 September 2014 In Nasional Comments Off on Kualitas Pelanggaran HAM di DIY Cenderung Mencemaskan
Kantor Kanwil Kemenkumham Provinsi DIY di Jalan Gedong Kuning No. 146, Yogyakarta (Foto: Tunggul Tauladan)

Kantor Kanwil Kemenkumham Provinsi DIY di Jalan Gedong Kuning No. 146, Yogyakarta (Foto: Tunggul Tauladan)

Suarakita.org- Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga semester pertama bulan Juli tahun 2014 ini terdata sebanyak 75 kasus. Jumlah tersebut merupakan data yang dihimpun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY (Kanwil Kemenkumham DIY). Data kasus dugaan pelanggaran HAM dari Kanwil Kemenkumham DIY tersebut meliputi berbagai dimensi, baik hak sosial-politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara kuantitas, jumlah kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM di DIY tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pasalnya jika pada 2012 silam kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM di DIY terdata sebanyak 166 kasus, namun pada 2013 menurun menjadi 155 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah terkait dengan hak kesejahteraan dan hak atas rasa aman. Meskipun secara kuantitas kasus dugaan pelanggaran HAM cenderung menurun, namun secara kualitas, kasus pelanggaran HAM di DIY termasuk dalam kategori mencemaskan.

“Dilihat dari segi kuantitas, dugaan kasus pelanggaran HAM di DIY memang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Namun jika dilihat dari sisi kualitas, kasus dugaan pelanggaran HAM di DIY semakin mencemaskan sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dan professional,” demikian disampaikan oleh Ignas Triyono, Pejabat Pembuat Informasi Daerah (PPID) Kementerian Hukum dan HAM DIY pada Kamis (8/8).

Melihat fakta di atas, Kanwil Kemenkumham DIY membuat pos pengaduan seputar dugaan pelanggaran HAM dan hukum. Upaya ini ditempuh dengan tujuan untuk melakukan pengawasan dan penanganan pengaduan yang efisien serta efektif untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di DIY.

“Pos pengaduan dari masyarakat yang dibuat oleh Kanwil Kemenkumham DIY ini dibuka dan dilayani secara gratis. Pelayanan ini pada dasarnya merupakan salah satu program Rencana Aksi Nasional HAM 2011-2014 yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011 tentang RANHAM,” jelas Ignas Triyono.

Ignas Triyono juga menjelaskan, hingga saat ini, telah banyak pengaduan yang diterima oleh Unit Pelayanan Pengaduan Kanwil Kemenkumham DIY. Kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang telah diterima tersebut, antara lain kasus kekerasan dalam rumah tangga, konflik hubungan industrial (PHK), hak beribadah, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, dan lain sebagainya.

Sumber: satuharapan.com

 

 

Share Button
Tags
diyHak Asasi ManusiaHAMIgnas TriyonoOurvoiceSuara KitaYogyakarta
tweet
Di Kota Ini Seluruh Penduduknya Adalah Perempuan
Gay dan Transgender menurut Dr. Bambang Sukamto DMSH

Related posts

  • BERITA DUKA CITA

    BERITA DUKA CITA

    1 February 2023

  • Pulih Bersama: Vaksinasi Covid untuk Kelompok Rentan

    Pulih Bersama: Vaksinasi Covid untuk Kelompok Rentan

    23 January 2023

  • Peluncuran Pengetahuan Femisida Komnas Perempuan: Korban Femisida dan Keluarganya Berhak atas Keadilan

    Peluncuran Pengetahuan Femisida Komnas Perempuan: Korban Femisida ...

    14 December 2022

  • Hari Peringatan Transgender

    Hari Peringatan Transgender

    20 November 2022

  • Kolaborasi Multi Sektor Untuk Kebijakan Ketenagakerjaan Yang Inklusif Bagi Kelompok Marginal

    Kolaborasi Multi Sektor Untuk Kebijakan Ketenagakerjaan Yang ...

    1 November 2022

  • youtube
  • twitter
  • facebook
© Copyright 2014, All Rights Reserved.