CEO Apple, Tim Cook. Foto, Adam Tow/AllThingsD.com

Suarakita.org- Sillicon Valley geram dengan aturan baru yang dicanangkan pemerintahan Indiana, Amerika Serikat. Pasalnya, ibu kota negara bagian AS tersebut mengimbau semua lini bisnis untuk menghentikan layanannya bagi kelompok gay, lesbian, biseksual, dan transjender (LGBT).

Menanggapi hal ini, CEO Apple Tim Cook adalah patron yang kali pertama angkat bicara menyerukan kritiknya. Seperti kita ketahui, Cook memang telah mengakui bahwa dirinya adalah seorang gay.

“Apple terbuka untuk siapa saja. Kami sangat kecewa dengan kebijakan pemerintahan Indiana. Untuk itu, kami mohon pemerintahan Arkanas untuk memveto kebijakan tersebut,” kicau Cook melalui akun Twitternya, sebagaimana dilaporkan Mashable dan dihimpun KompasTekno, Minggu (29/3/2015).

Cook menganggap aturan pemerintah Indiana sebagai salah satu bentuk diskriminasi yang tak manusiawi bagi umat manusia. Kata dia, tak pantas membedakan seseorang hanya berdasarkan kesukuan, agama, atau orientasi seksual.

Tak hanya Apple, beberapa pimpinan perusahaan teknologi lainnya pun turut bersuara untuk menggulirkan aturan absah pemerintahan Indiana tersebut. CEO Salesforce Marc Benioff melancarkan aksi yang berbeda untuk menunjukkan protesnya.

“Hari ini kami membatalkan semua rencana penerbangan pekerja kami ke Indiana sebagai wujud protes atas diskriminasi,” tulis Benioff melalui akun Twitternya.

Seakan menunjukkan efek domino, akhirnya topik diskriminasi ini menjadi pembicaraan hangat para petinggi perusahaan teknologi di Twitter. Nama selanjutnya yang melayangkan keberatan adalah pendiri PayPal, Max Levchin.

“Aturan baru ini tak bisa dipercaya. Ini menunjukkan bahwa negara tersebut mendukung diskriminasi manusia,” kicaunya di akun Twitternya.

Atas solidaritas para pimpinan perusahaan teknologi, tagar #boycottindiana pun mengudara luas di Twitter. Beberapa selebriti, seperti Aston Kutcher dan Miley Cyrus, didapati turut mengutarakan protes lewat tagar tersebut.

Menerima berbagai protes, pemerintahan Indiana mengklaim terjadi kesalahpahaman dalam informasi terkait aturan tersebut.

“Ini bukan tentang legalisasi diskriminasi. Ini tentang kejayaan religius untuk masyarakat kami,” kata pemerintahan Indiana.

Sumber: Kompas.com