Oleh: Graeme Reid*

SuaraKita.org – Hak asasi manusia seharusnya tidak bergantung pada suara populer. Tapi itulah yang terjadi di Taiwan, dan hak-hak LGBT berada dalam bahaya.

Ironisnya, ancaman terbaru berasal dari kemenangan besar bagi kelompok LGBT di Taiwan. Pada Mei 2017, Mahkamah Konstitusi Taiwan menyatakan bahwa  definisi pernikahan sebagai “antara seorang pria dan seorang wanita” tidak konstitusional. Pengadilan memberi parlemen dua tahun untuk mengamandemen undang-undang yang ada atau meloloskan undang-undang baru untuk memasukkan pernikahan sesama jenis.

Namun dalam upaya untuk menghindari keputusan tersebut, kelompok Alliance for Next Generation’s Happiness mengumpulkan tanda tangan yang cukup untuk membuat referendum mengenai apakah akan mengizinkan pernikahan sesama jenis . Hak asasi manusia yang mendasar dipertaruhkan, dan retorika publik telah menjadi korosif. “Runtuhnya sistem keluarga akan menimbulkan pukulan besar bagi masyarakat,” kata seorang juru bicara aliansi. Kelompok-kelompok lain telah melangkah lebih jauh dengan memasukkan dua ketentuan tambahan dalam referendum: mekanisme hukum terpisah untuk pasangan sesama jenis untuk mendaftarkan hubungan mereka; dan sebuah proposal untuk membatalkan bagian-bagian LGBT yang inklusif dari Undang-Undang Pendidikan Kesetaraan Gender Taiwan, yang akan merusak perlindungan bagi kaum muda yang rentan yang secara tidak proporsional dipengaruhi oleh intimidasi.     

Referendum Taiwan telah menjadi pertarungan proksi internasional untuk politik intoleransi. Kelompok-kelompok yang berbasis di Amerika Serikat yang gagal mengalahkan kesetaraan pernikahan di Amerika Serikat, termasuk National Organization for Marriage, menuangkan sumber daya mereka ke dalam kampanye anti-kesetaraan di Taiwan, menggunakan taktik yang akrab mengeksploitasi stereotip negatif dan memancing rasa takut.

Lebih lanjut, aktivis LGBT mengumpulkan tanda tangan untuk referendum terpisah untuk mendukung kesetaraan pernikahan, yang juga dapat dilanjutkan pada bulan November sambil menunggu keputusan oleh Komisi Pemilihan Pusat Taiwan. Mereka telah meluncurkan kampanye, didukung oleh Freedom to Marry Global , menyoroti kisah-kisah individu yang dipengaruhi oleh kesetaraan pernikahan untuk mendukung referendum tentang kesetaraan pernikahan.

Jennifer Lu, kepala koordinator Koalisi Kesetaraan Pernikahan Taiwan, mengatakan: “Lawan kami berpikir bahwa dengan mendorong referendum menyerang pasangan sesama jenis dan remaja LGBT, mereka dapat menggagalkan gerakan kami untuk memajukan kesetaraan LGBT di Taiwan. Tapi mereka salah. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita melihat LGBT di Taiwan berbicara dengan keluarga, teman, dan rekan kerja tentang pentingnya pernikahan dan memperlakukan semua orang dengan hormat di bawah hukum. ” (R.A.W)

*Graeme Reid adalah Direktur LGBT Rights Program di Human Rights Watch

Sumber:

HRW