SuaraKita.org – Ketika lebih dari 1.000 warga Vietnam bergabung dengan parade Gay Pride Hanoi minggu lalu,  untuk mendukung komunitas LGBT, para aktivis menyerukan kepada pemerintah agar membuat undang-undang hak transgender menjadi kenyataan.

Vietnam pada tahun 2015 mengubah hukum perdata untuk memungkinkan transgender yang telah menjalani operasi untuk didaftar dan diakui dengan gender baru mereka.

Tetapi undang-undang trans yang sudah lama dijanjikan akan mencakup berbagai macam masalah telah tertahan dan aktivis mendorong lebih banyak hak dan layanan, termasuk melakukan operasi penggantian kelamin dan terapi hormon secara hukum tersedia bagi warganya? dan juga memungkinkan perubahan gender tanpa operasi.

Komunitas transgender mengatakan tanpa hukum seperti itu di Vietnam, mereka masih menghadapi diskriminasi dan kesulitan mengakses perbankan dan layanan publik lainnya.

“Ada permintaan yang tinggi untuk perubahan dalam pengakuan gender di Vietnam tetapi permintaan tidak dapat dipenuhi sekarang. Kami tidak tahu bagaimana dan kapan hal-hal akan menjadi lebih realistis,” kata Vuong Kha Phong, sekretaris komite penyelenggaraan Hanoi Pride 2018.

“Komunitas LGBT sedang menunggu dalam ketidakpastian karena mereka memiliki hak dalam teori tetapi hak-hak tidak dapat direalisasikan,” katanya. “Kami ingin memberi tahu (pihak berwenang) untuk membuat atau merealisasikan hukum agar kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan identitas gender kami.”

Peserta pawai LGBT di Hanoi minggu lalu tersenyum saat mereka mengendarai sepeda berwarna-warni dan melambai-lambaikan bendera pelangi, berbaris menyusuri jalan-jalan di Hanoi. Para penonton yang berbondong-bondong melambaikan tangan pada seorang transgender yang mengenakan jubah panjang yang menyapu lantai, yang diangkut dengan becak dalam pawai.

Namun seorang perempuan mengatakan bahwa memiliki tubuh yang sesuai dengan identitas lelaki akan menjadi “mimpi”.

“Saya tidak punya banyak uang untuk pergi ke luar negeri (untuk melakukan operasi). Saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu untuk mewujudkan impian saya,” kata perempuan itu, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Lan.

Hal lain yang mencuat bagi para peserta adalah tidak adanya hukum yang mengizinkan pernikahan sesama jenis.

Sementara pasangan lesbian dan gay tidak lagi didenda karena melakukan ikatan simbolis, mereka masih tidak dapat memperoleh surat nikah yang sah, membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk hak-hak seperti kepemilikan properti bersama atau peluang adopsi.

“Kami ingin diperlakukan sama dengan diizinkan untuk menikah sebebas yang lain,” kata Nguyen Huong Ly, 20 tahun, yang menghadiri pawai bersama pacarnya.

Hoang Giang Son, seorang koordinator LGBT di iSEE, Lembaga Studi Masyarakat, Ekonomi dan Lingkungan Vietnam, mengatakan para aktivis telah melihat perubahan besar dalam kesadaran publik terhadap hak LGBT, tetapi pernikahan sesama jenis masih jauh dari jangkauan.

“Saya benar-benar berharap legalisasi seks sejenis dapat terjadi pada 2020. Kami akan berbuat lebih banyak untuk membantu (otoritas) mengubah pikiran mereka,” katanya. (R.A.W)

Sumber:

vnex express