SuaraKita.org – Komite Olimpiade Internasional (International Olympic Committee/IOC) mengatakan bahwa mereka membentuk komite hak yang diketuai oleh seorang mantan komisioner PBB untuk memberi masukan termasuk  isu-isu atlet transgender.

Tetapi komite tidak akan melihat situasi hak asasi manusia di negara tuan rumah, sebuah isu yang telah mendapatkan perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Berbicara di Tokyo setelah pertemuan dewan eksekutif IOC, presiden IOC Thomas Bach mengatakan komite akan menjadi “instrumen kunci untuk membantu IOC memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia kami dengan pendekatan yang lebih strategis daripada yang dapat kami lakukan di masa lalu”.

Panel akan diketuai oleh mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Pangeran Zeid Ra’ad Al Hussein dan akan memasukkan enam hingga sembilan anggota tambahan yang akan diumumkan tahun depan.

“Salah satu isu di mana kami akan meminta komite penasihat ini untuk membantu kami adalah menyangkut kebijakan transgender IOC dan gerakan Olimpiade, di mana isu yang sangat rumit harus ditangani, di mana hak asasi manusia memainkan peran sentral,” kata Thomas Bach.

Ada diskusi panas dalam beberapa tahun terakhir tentang masuknya atlet transgender di Olimpiade, dan kritik dari otoritas olahraga untuk mendasarkan kelayakan pada tingkat penggunaan testosteron.

Dan sementara komite akan menawarkan saran tentang berbagai masalah hak asasi, Thomas Bach mengatakan akan terbatas pada “lingkup pekerjaan kami,” menambahkan: “Kami tidak akan berpura-pura bahwa IOC atau Olimpiade dapat memecahkan masalah hak asasi manusia di luar lingkup kerja kami. “

Ditanya apakah badan tersebut mampu, misalnya, membahas laporan penahanan massal di beberapa bagian China dalam konteks Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022, Thomas Bach menekankan bahwa isu-isu itu “politis.”

“IOC tidak memiliki mandat atau otoritas untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia yang melampaui mandat kami, yang jelas merupakan masalah politik,” katanya.

Isu-isu hak asasi manusia telah menarik perhatian dan kritik dalam beberapa tahun terakhir, termasuk oposisi terang-terangan terhadap undang-undang anti-gay Rusia ketika menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin di Sochi pada 2014. (R.A.W)

Sumber:

firstpost