SuaraKita.org – Bhutan telah didesak untuk mengambil kesempatan bersejarah untuk mengamankan hak yang setara bagi orang-orang LGBT di negara ini dengan mengabaikan hukumnya yang melarang seks gay.

Hukum pidana kuno Bhutan melarang “seks tidak wajar”, yang didefinisikan sebagai “sodomi atau perilaku seksual lainnya yang bertentangan dengan tatanan alam”.

Majelis rendah parlemen memilih untuk membatalkan undang-undang pada Juni 2019 – dan ketentuan sekarang ditetapkan untuk diajukan ke majelis tinggi parlemen, Dewan Nasional.

Jika disetujui oleh majelis tinggi, RUU itu kemudian akan menuju persetujuan kerajaan dari Raja Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Dekriminalisasi akan menjadi ‘langkah penting untuk kesetaraan’.

Tidak ada seorangpun yang pernah dihukum berdasarkan undang-undang, tetapi para pegiat mengatakan bahwa keberadaannya “memperburuk diskriminasi dan stigma” dengan menjadikan orang LGBT  sasaran untuk “dilecehkan, diperas dan kekerasan”.

Babu Ram Pant dari Amnesty International di Bhutan mengatakan : “Jika RUU amandemen disahkan oleh majelis tinggi, ini akan menjadi langkah penting dalam mengakui bahwa Bhutan mendukung kesetaraan semua warga negara tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender.

“Untuk sebuah negara yang membanggakan diri akan kebahagiaan rakyatnya, Bhutan harus tanpa menunda menyingkirkan undang-undang yang mengkriminalkan hubungan sesama jenis secara suka sama suka.

“Orang-orang LGBT di Bhutan serta pendukung lainnya di seluruh dunia menanti untuk menyambut keputusan bersejarah ini yang memperjuangkan kesetaraan bagi semua warga negara.

“Amandemen tersebut akan menjadi langkah pertama menuju penghapusan diskriminasi, pelecehan, penindasan dan kekerasan yang terus dihadapi banyak orang LGBT atau mereka yang dianggap LGBT di Bhutan.”

Menteri Keuangan Bhutan mengajukan dekriminalisasi.

Menteri Keuangan Lyonpo Namgay Tshering pertama kali menyarankan perubahan pada 2019, sebelum mengajukan proposal resmi.

Lyonpo Namgay Tshering mengatakan kepada surat kabar Bhutan bahwa undang-undang anti-LGBT “telah menjadi sangat berlebihan”.

“Ini juga merusak pemandangan bagi badan-badan hak asasi manusia internasional,” katanya.

Dia mencatat bahwa sementara dalam teori seks gay dapat dihukum hingga satu tahun penjara, dalam praktiknya ini tidak pernah ditegakkan. (R.A.W)

Sumber:

pinknews