SuaraKita.org – Pemerintah di seluruh dunia harus memastikan langkah-langkah darurat COVID-19 tidak memperburuk ketidaksetaraan atau hambatan struktural yang dihadapi oleh orang-orang dengan beragam orientasi seksual dan identitas gender, atau mengarah pada meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka, kata Pakar Independen PBB tentang perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender Víctor Madrigal-Borloz. Dia berbicara terkait Hari Internasional Melawan Homofobia,Transfobia dan Bifobia (IDAHOBIT) yang dirayakan pada  17 Mei setiap tahun.

“Orang-orang lesbian, gay, biseksual, trans dan beragam gender, yang secara tidak proporsional terwakili dalam jajaran orang miskin, tunawisma, dan mereka yang tidak memiliki layanan kesehatan, akan sangat terkena dampak pandemi dan, kecuali kita mengambil tindakan segera, ini dampaknya akan terasa dari generasi ke generasi, ”kata, Víctor Madrigal-Borloz dalam sebuah Pernyataan Bersama.

“Pernyataan sejarah ini, yang ditandatangani oleh 96 para pakar PBB dan  hak asasi manusia internasional, dengan tegas mengakui bahwa perjuangan melawan pandemi COVID-19 tidak dilakukan di lapangan yang setara,” katanya. Undang-undang kriminalisasi, yang masih ada di 70 negara, menciptakan risiko penyalahgunaan polisi yang lebih tinggi dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang selama jam malam, dan menghambat pengumpulan data yang bermakna.

“Sebagai contoh, bahkan ketika lelakii gay dan perempuan trans terdiri dari proporsi yang signifikan dari mereka yang hidup dengan sistem kekebalan tubuh yang dikompromikan dengan HIV dengan risiko lebih tinggi mengembangkan gejala COVID-19 yang parah, kriminalisasi, stigma dan diskriminasi kemungkinan akan membuat tidak mungkin untuk sepenuhnya mendokumentasikan dan menganalisis dampak pandemi, “kata Pakar Independen.

Víctor Madrigal-Borloz mencatat pandemi ini digunakan di beberapa negara sebagai alasan untuk penganiayaan. “Beberapa Negara telah memberlakukan langkah-langkah yang dengan sengaja menargetkan orang-orang LGBT dan masyarakat dengan kedok kesehatan masyarakat, termasuk mengusulkan undang-undang untuk menolak orang trans dan beragam gender dari pengakuan hukum mereka.”

Victor Madrigal-Borloz mengatakan bahwa negara-negara harus memastikan bahwa tindakan terkait pandemi tidak diskriminatif dan dirancang dengan partisipasi masyarakat LGBT, dan memastikan akuntabilitas atas kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan. (R.A.W)

Pernyataan bersama oleh para ahli HAM di PBB dapat diunduh pada tautan berikut:

Download (PDF, 106KB)

Sumber:

OHCHR