SuaraKita.org – COVID-19, diskriminasi dan perumahan akan menjadi agenda utama Dewan Nasional Transgender India yang baru.

Dewan baru akan mempertemukan tokoh-tokoh pemerintahan senior, pemerintah negara bagian, perwakilan transgender dari seluruh India dan para ahli.

Menteri keadilan sosial India akan memimpin dewan tersebut. Dan perwakilan senior dari departemen kesehatan, perumahan, pekerjaan, pensiun, urusan hukum dan pedesaan negara juga akan hadir.

Sekitar 2 juta orang trans tinggal di India. Dan sementara orang ‘hijra’ atau ‘gender ketiga’ memainkan peran penting dalam pernikahan dan upacara lainnya, masyarakat masih menjauhi mereka. Banyak yang bertahan hidup dengan mengemis atau menjadi pekerja seks.

Aktivis trans India Laxmi Narayan Tripathi menggambarkan dewan baru itu adalah sebuah langkah yang  ‘bersejarah’. Namun tidak jelas kekuatan apa yang harus dilakukan dewan untuk membuat perubahan.

Meskipun demikian, dia mengatakan:

‘Satu hal yang menjadi tulang punggung dalam semua ini adalah stigma dan diskriminasi. Kami harus mulai bekerja dengan rencana advokasi besar untuk mengakhiri ini. ‘

Coronavirus merusak pendapatan trans

Pembentukan dewan pemerintah India dilakukan setelah disahkannya Transgender Persons (Protection of Rights) Act tahun lalu.

Namun, pandemi virus corona semakin mempersulit para transgender. Menghentikan aktifitas pekerja seks, pernikahan dan mengemis di kereta api – meninggalkan banyak hijra tanpa penghasilan.

Meera Parida, anggota dewan dari All Odisha Third Gender Welfare Trust, berharap dewan ini akan membantu masyarakat mengakses dukungan pemerintah dan sewa yang terjangkau. Meera Parida berkata:

‘Sementara skema pemerintah tertentu telah membantu mereka, termasuk pensiun dan jatah makanan, yang lain belum mencapai mereka.’

Sementara tidak semua orang senang dengan dewan.

Aktivis Trans Karthik Bittu Kondaiah mengatakan pemerintah telah memilih anggota dengan cara yang ‘tidak demokratis’.

Selain itu, Anindya Hajra, dari organisasi amal LGBT Pratyay Gender Trust, mengatakan bahwa dewan tersebut tidak mewakili kaum trans India yang lebih miskin dan kasta yang lebih rendah. (R.A.W)

Sumber:

GSN