Bendera pelangi dibawa selama parade sebagai bagian dari Seoul Queer Culture Festival di Seoul, Korea Selatan, Sabtu, 14 Juli 2018. © 2018 AP Photo / Lee Jin-man.

Oleh: Susanné Bergsten

SuaraKita.org – Pada 26 Januari, pemerintah Korea Selatan mengumumkan akan berupaya merevisi definisi hukum “keluarga” di Korea Selatan, dan mengadakan dengar pendapat publik tentang perlunya mengakui keberagaman keluarga secara penuh, termasuk orang tua tunggal dan pasangan yang belum menikah. Sayangnya, tampaknya ketika pemerintah menyelesaikan dan menerbitkan Rencana Dasar Kesehatan dan Keluarga yang baru pada bulan Maret, definisi “keluarga” yang diperbarui dan beragam masih belum mencakup pasangan sesama jenis.

Hukum keluarga Korea Selatan berakar pada struktur patriarki Konfusianisme yang masih memuat ketentuan yang secara kaku mendefinisikan keluarga, kerabat, dan garis keturunan hanya berdasarkan kelahiran, pernikahan, atau adopsi. Korea Selatan tidak mengakui hak menikah untuk pasangan sesama jenis, dan seorang pejabat pemerintah telah menyatakan definisi baru tentang keluarga tidak akan memasukkan mereka.  

Penafsiran pemerintah yang sempit tentang keluarga telah membuat banyak orang tidak bisa mencari program kesejahteraan. Orang tua tunggal, terutama ibu yang tidak menikah, berjuang untuk mengakses dukungan keuangan dan layanan sosial dan seringkali didiskriminasi karena stigma sosial yang dalam, sehingga kemungkinan besar mereka dan anak-anak mereka akan hidup dalam kemiskinan .

Untuk memerangi salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia, pemerintah meluncurkan langkah-langkah dan subsidi baru dengan harapan dapat mendorong lebih banyak orang untuk memiliki anak. Namun, perempuan lajang dan pasangan yang belum menikah tidak dapat memperoleh inseminasi buatan dan perawatan IVF; rumah sakit mengeluarkan kriteria mereka sendiri untuk menerima pasien dan tidak akan membantu perempuan yang belum menikah. Sementara itu, ketiadaan undang-undang yang melindungi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dari diskriminasi membuat mereka sulit untuk memilih menjadi orang tua, karena pasangan sesama jenis tidak diakui secara hukum.

Orang Korea Selatan siap untuk perubahan. Dalam survei baru – baru ini dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, penerimaan beragam keluarga termasuk orang tua tunggal dan keluarga multikultural meningkat, dan hampir 70 persen responden mendefinisikan keluarga sebagai orang yang hidup bersama dan berbagi mata pencaharian, meskipun tidak menikah atau berhubungan dengan darah.

Pemerintah Korea Selatan harus serius tentang keberagaman dan mereformasi hukumnya untuk memasukkan orang tua tunggal, pasangan yang belum menikah, dan pasangan sesama jenis dalam definisi hukum keluarga, dan memastikan semua keluarga dapat mengakses layanan sosial dan subsidi. Ini harus menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap orang tua tunggal, terutama ibu yang tidak menikah dan siapa pun yang diidentifikasi sebagai LGBT. (R.A.W)

Susanné Bergsten adalah Koordinator di organisasi Women’s Rights Division.

Sumber:

HRW